:: Try To Think Creatively [ T3C ] ::

  • 11:40:52 pm on November 30, 2011 | 0
    Tags:


    Prasangka & Deskriminasi & Etnis ( Saya bukan WNI Asli )

     

    Sejumlah peraturan yang bertujuan menghapuskan praktik diskriminasi terus lahir. Salah satu yang bersejarah, munculnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tapi diskriminasi masih banyak terjadi.

    Kekecewaan tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Awal Juli silam, Wiwin, bukan nama sebenarnya, bermaksud membuat kartu tanda penduduk. Warga keturunan Cina yang tinggal di Kampung Belakang ini pun mendatangi kantor Kelurahan Kamal, Jakarta Barat. Tapi, petugas meminta perempuan bermata sipit ini untuk melengkapi data dirinya dengan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Inilah yang tidak dimiliki Wiwin.

    Tak hanya Wiwin yang mengalami nasib seperti ini. ”Banyak yang mengalaminya, terutama kalau mereka mengurus sendiri, tanpa pendampingan,” kata aktivis lembaga Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Ulung KHUSUSRusman. Kampung Belakang, yang terletak sekitar sepuluh kilometer dari Bandara Soekarno Hatta adalah kampung yang warganya hampir sebagian besar keturunan Cina. Mereka mendiami tempat itu sejak turun temurun. Sebagian besar bisa dibilang hidupnya pas-pasan.

    Kendati Undang-Undang tentang Kewarganegaraan yang baru, Undang-Undang Nomor 12/2006, sudah menghapus diskriminasi terhadap warga Cina dalam soal kependudukan, toh di lapangan praktik semacam ini terus ada.

    Sebelumnya, ketentuan SKBRI yang membelenggu warga keturunan Cina itu diatur lewat Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977. Keppres ini dikeluarkan berdasarkan Undang-­Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Dokumen SBKRI ini wajib untuk mereka yang keturunan Cina, Arab, dan India.

     

    Ketentuan diskriminatif inilah yang kemudian ditumbangkan. Presiden Abdurrahman Wahid, pada 1999 mengeluarkan Instruksi Presiden yang menyatakan tidak perlu lagi SBKRI ini untuk warga Cina yang sudah menjadi WNI. Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau yang populer dengan nama ”Gus Dur” ini sejumlah larangan yang berbau kebudayaan Cina dicabut. Perayaan Imlek dan Barongsai pun kemudian dilakukan terbuka. Dan soal kependudukan ini kemudian diselesaikan dengan munculnya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, yang sebenarnya, praktis dengan demikian, tidak lagi mendikotomikan apakah warga negara itu berasal dari Cina, Arab, dan sebagainya.

    Pekerjaan rumah terbesar pascareformasi memang menghilangkan hantu diskriminasi yang terjadi di banyak bidang di tanah air ini. Selama ini, bukan rahasia lagi, diskriminasi, baik terang-terangan maupun sembunyi, terjadi di berbagai ”lapangan penghidupan.” Dari soal pekerjaan, suku (etnis), agama, jenis kelamin, keturunan, hingga hal-hal berkaitan dengan fisik, seperti normal dan cacat. Padahal, tindakan diskriminasi semacam ini merupakan suatu pelecehan terhadap martabat manusia, pelanggaran terhadap HAM.

    Karena itulah, begitu Orde Baru tumbang, salah satu semangat besar yang dimiliki anggota DPR adalah melahirkan sejumlah undang-­undang yang bisa menghapus adanya diskrimasi itu. Inilah yang melatarbelangi lahirnya Undang-Undang tentang HAM, undang-undang yang menekankan persamaan orang di depan hukum dan meletakkan nilai dan harkat manusia di atas segalanya.

    Selain Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM memang dengan tegas melarang adanya diskriminasi. Bahkan bisa dibilang Undang-Undang HAM ini adalah ”dasar’ dari semangat antidiskriminasi.

    Pasal 1 butir 3 UU No. 39/1999 tentang HAM, misalnya, menyebutkan, setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya adalah merupakan tindakan diskriminasi.

    Yang juga merupakan kemajuan besar adalah saat DPR pada 28 Oktober 2008 berhasil melahirkan Undang-Undang tentang Penghapusan Praktik Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.

    Undang-Undang Nomor 40/2008 itu sebenarnya, semangat awalnya, merupakan undang-undang yang akan menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada. Memang demikian pesan dari semangat reformasi di pengujung 1998 silam. Tapi, saat dibahas di DPR, dinilai ini terlampau luas sehingga dikhawatirkan hanya akan melahirkan undang-undang yang justru tidak lengkap dan memiliki banyak celah. Karena itulah, pada 2005, dibuat rancangan undang-undang yang lebih fokus, yakni tentang diskriminasi ras dan etnis.

    Menurut Murdaya Poo, Ketua Panitia Khusus RUU Diskriminasi Ras dan Etnis dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, RUU ini diprioritaskan karena mengingat Indonesia baru saja dilanda kerusuhan dengan sararan, terutama etnis Cina, dan juga kerusuhan antar suku, yakni di Ambon dan Kalimantan. Kelak, diharapkan, akan lahir undang-undang lain yang intinya menghapus berbagai bentuk diskriminasi lainnya.

    Lahirnya Undang-Undang antidiskriminasi itu disambut gembira oleh banyak kalangan. Tidak hanya, oleh mereka yang selama ini merasa dipinggirkan atau menjadi korban karena mendapat cap etnis tertentu tapi juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, bagaimana pun undang-undang tersebut sebagai sebuah terobosan penting bagi upaya melindungi kelompok minoritas dari praktik diskriminasi yang selama ini terjadi.

    Sebenarnya langkah Pemerintah untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi sudah berlangsung lama. Hanya saja, langkah itu begitu lamban, dan, muncul, antara lain, karena tekanan berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga internasional.

    Pada pertengahan paruh 1980-an, misalnya, Pemerintah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 serta Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965) melalui UU Nomor 29 Tahun 1999.

    Pada 1997, Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang penting untuk penyandang cacat yang bisa melindungi mereka dari praktik diskriminasi. Itulah Undang-­Undang Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat. Penyandang cacat yang dimaksud undang-undang ini adalah penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. ”Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan,” demikian bunyi Pasal 5 Undang-Undang ini.

     

    Beberapa saat setelah Orde Baru runtuh keluar beberapa kebijakan yang secara siginifikan melarang dan menghapuskan diksriminasi. Misalnya, Inpres Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program. Kemudian juga dicabutnya Instruksi Presiden Nomor 14/1967 tentang pelarangan adat istiadat dan kebudayaan Cina di ruang publik lewat Keputusan Presiden No. 6/2000.

    Pada 7 Mei 1999 Presiden B.J. Habibie juga menandatangani Undang-Undang Nomor 21/1999 tentang pengesahan Ilo Conservation No. 111 Concerning Discrimation in Respect of Employement and Occupation. (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan). Salah satu inti dari konvensi ini adalah mengenai kesamaan renumerasi dan pengupahan bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Dengan keluarnya undang-undang ini, maka Indonesia melarang adanya praktik diskriminasi soal upah dalam bidang pekerjaan apa pun di negeri ini.

    Langkah yang dinilai paling maju tentu saja kemudian lahirnya Undang-Undan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-undang yang disahkan pada 10 November 2008 ini juga bagian dari upaya rekonsialisasi kehidupan berbangsa dan bernegara agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang benar-benar satu dan tak tersekat-sekat secara primordial.

    Komnas HAM sendiri merupakan bagian terpenting dari berhasil tidaknya penerapkan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ini. Ini karena Komnas mendapat tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-­undang ini. Berdasarkan Undang-­Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

    Berdasarkan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun demikian, selain kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, Komnas HAM juga dapat menjadikan UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai acuan kerja terutama terkait hal-hal yang bersifat diskriminasi.

    Oleh karena itu, menurut pakar hukum Gayus Lumbuun, jika ada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku yang berkaitan dengan tindakan diskriminasi, maka korban dapat melaporkannya kepada Komnas HAM. Komnas HAM berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan pencarían fakta dan melakukan penilaian terhadap fakta tersebut: apakah telah terjadi suatu tindakan diskriminasi ras dan etnis atau tidak. Laporan yang disampaikan korban atau warga masyarakat dapat berupa keterangan dan barang bukti yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan yang bersifat diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan.

     

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: