:: Try To Think Creatively [ T3C ] ::

  • 10:12:37 pm on May 16, 2011 | 0
    Tags:


    Polemik Kode Etik dan Hukum

    Polemik antara Kode Etik dan Hukum merupakan 2 hal prinsip dasar dalam aturan, pemahaman, batasan dan hak untuk mendapatkan informasi baik secara terbuka maupun tertutup.

    Penjelasan Kode Etik dan Hukum :

    1. Kode Etik, dimana kata etik ( atau etika ) berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.
    2. Hukum, adalah suatu sistem yang mengatur atau mengontrol suatu pemerintahan agar tidak terjadi penyalagunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi,  kriminalitas yang membuat seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk mematuhi dan melakukan aturan hukum yang berlaku tersebut.

    Kode Etik Profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh tertua adalah ; SUMPAH HIPOKRATES, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter.

    Dalam konteks Polemik Kode Etik dan Hukum dalam tulisan ini, penulis mengambil contoh Kode Etik seorang Jurnalis jika dipandang dari segi Hukum. Sebagai contoh, seorang jurnalis melakukan wawancara terhadap seorang yang dicari polisi katakanlah seorang yang pernah melakukan pemboman suatu tempat dan menewaskan banyak orang. Dalam proses peliputan orang yang dicari tersebut, jurnalis tidak menginformasikan secara jelas dimana tempat orang tersebut diwawancara.

    Polisi sebagai pihak yang berwenang sekaligus perangkat Hukum berhak untuk mencari, menangkap dan menahan orang yang melakukan pembunuhan dengan cara apapun seperti pemboman suatu tempat yang mengakibatkan banyak orang  yang dirugikan.

    Polisi sebagai perangkat Hukum berhak untuk mendapatkan informasi dimana tempat orang tersebut berada dan Jurnalis memiliki Kode Etik untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada orang lain atau perangkat Hukum seperti polisi.

    Hal ini menjadi polimik antara Kode Etik dan Hukum dimana antara Jurnalis dan Polisi saling mempertahankan prinsip dan kewenangan pada masing-masing pekerjaan atau profesi.

    Polimik 2 hal ini akan kita lihat dari sisi HUKUM dan ETIKA JURNALIS, yaitu :

    1. Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi “Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.”
    2. Menurut KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) Pasal 7 yang berbunyi “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.”

    Jika dilihat dari segi HUKUM dan Etika Jurnalis maka penulis berpendapat bahwa Hukum merupakan sebuah aturan yang sah dan patut dipatuhi oleh siapapun, sedangkan Kode Etik merupakan sebuah prinsip atau sikap dalam melaksanakan sebuah tugas dengan bertanggungjawab.

    Melihat aturan UU yang dibuat pemerintah tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis pada kasus diatas maka seorang jurnalis berhak untuk tidak atau menolak mengungkan nama, tempat dan keberadaan dari narasumber kepada siapapun.

    Sumber : http://pwi.or.id/index.php/uu-kej.html

     

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: